YURISDIKSI EKSTRATERITORIAL SEBAGAI ALAT UNTUK MEMERANGI PARAWISATA SEKS ANAK

Astuti, Mirsa (2018) YURISDIKSI EKSTRATERITORIAL SEBAGAI ALAT UNTUK MEMERANGI PARAWISATA SEKS ANAK. In: Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan 2018. Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan 2018 . Universitas Asahan, Kisaran, pp. 453-462. ISBN 978-602-50396-1-4

Text Mirsa Astuti.pdf - Published Version Download (96kB)

Abstract

Dalam perspektif hukum, tingginya kasus parawisata seks anak di seluruh dunia dapat dikaitkan dengan hukum yang lemah sehingga tidak bisa mencegah dan menghukum kejahatan seks terhadap anak-anak di negara tujuan secara layak. Dalam beberapa kasus hukum memang sudah ada, akan tetapi hukum tersebut kurang di tegakkan.Dengan meningkatnya masalah eksploitasi seksual terhadap anak-anak, maka beberapa negara pengirim atau pemasok telah memilih untuk memperkuat kerangka hukum mereka melalui pembuatan perundang-undangan ekstrateritorial atau penerapan yuridiksi yang telah ada untuk kejahatan terhadap anak-anak. Melalui yurisdiksi ekstrateritorial maka negara dapat menganggap sebuah pelanggaran yang dilakukan di luar negeri sebagai sebuah kejahatan yang dilakukan dalam perbatasan mereka.Sebenarnya parawisata bukan penyebab eksploitasi terhadap anak, tetapi penggunaan berbagai layanan parawisata yang telah sangat membuka berbagai tujuan perjalanan diseluruh dunia (contohnya akomodasi yang murah, layanan booking lewat internet) membuat para wisatawan dengan mudah memdapatkan akses berbagai daerah tujuan dan lokasi dimana mereka bisa mendapatkan kontak langsung anak-anak yang rentan.Dalam prakteknya, yurisdiksi ektrateritorial sulit untuk di terapkan. Hal ini disebabkan untuk mendapatkan bukti antar yurisdiksi sangat rumit, diantaranya karena faktor biaya, perbedaan bahasa, keterlambatan dalam mengirim atau bertukar dokumen, dan sebagainya. Disamping itu sulit juga untuk mengetahui negara-negara yang telah menerapkan yurisdiksi ektrateritorial. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskusiksn perundang-undangan ekstrateritorial sebagai sebuah alat dalam memerangi parawisata seks anak dan untuk menjelaskan beberapa kesulitan dalam pengimplentasiannya.Penulis menggunakan instrumen penelitian kepustakaan dan studi dokumentasi.

Actions (login required)

View Item